Jumat, 03 Oktober 2014

Ini 17 Point Isi Perpu Pilkada SBY tentang Pemilihan Kepala daerah

Gara gara dibully di media sosial dan dunia nyata, presiden SBY akhirnya mengeluarkan perpu tentang pilkada yang mencabut uu no 22 tahun 2014 yang baru saja disahkan DPR beberapa hari yang lalu yakni tentang pemilihan kepala daerah tidak langsung.

Perppu ini sebagai respon SBY terhadap UU Pilkada yang disahkan DPR pada Paripurna 26 September 2014 dini hari lalu.

�Presiden SBY menghendaki agar pelaksanaan pilkada ke depan lebih baik dari sebelumnya. Karenanya, substansi Perpu 1/2014 adalah jawaban atas kritik, masukan dan hasil evaluasi yang selama ini banyak disuarakan berbagai pihak�, ujar Wakil Menteri Hukum dan Ham, Denny Indrayana, dalam rilis yang diterima, Jumat (3/10/2014).

Denny menjelaskan, ada beberapa substansi dari Perppu itu. Apa saja isinya?

1. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota langsung oleh rakyat (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2);

2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang mengatur pelaksanaan Pilkada secara tidak langsungoleh DPRD (Pasal 205);

3. Adanya uji publik calon kepala daerah agar dapat mencegah calon yang integritasnya buruk dan kemampuannya rendah. (Pasal 1 angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) huruf b, dan Pasal 7 huruf d);

4. Penghematan atau pemotongan anggaran Pilkada secara signifikan (Pasal 3, Pasal 65 ayat (1) huruf c, d, e & f, serta ayat (2), dan Pasal 200);

5. Pembatasan kampanye terbuka agar menghemat biaya dan mencegah konflik horizontal (Pasal 69);

6. Pengaturanakuntabilitas penggunaan dana kampanye (Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76);

7. Larangan politik uang dan biaya sewa parpol pengusung yang dapat berdampak pada tindakan penyalahgunaan wewenang (Pasal 47);

8. Larangan kampanye hitam yang dapat menimbulkan konflik horizontal (Pasal 68 huruf c);

9. Larangan pelibatan aparat birokrasi yangmeyebabkan Pilkada tidak netral (Pasal 70);

10.Larangan mencopot jabatan aparat birokrasi pasca Pilkada karena dianggap tidak mendukung calon (Pasal 71);

11.Pengaturan yang jelas, akuntabel dan tranparan terkait penyelesaian sengketa hasil Pilkada (Bab XX Pasal 136 sd 159);

12.Pengaturantanggung jawab calon atas kerusakan yang dilakukan oleh pendukung (Pasal 69 huruf g, Pasal 195);

13.Pilkada serentak (Pasal 3 ayat (1));

14.Pengaturan ambang batas bagi Parpol atau gabungan Parpol yang akan mendaftarkan calon di KPU (Pasal 40, Pasal 41);

15.Penyelesaian sengketa hanya 2 tingkat, yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung(Pasal 157);

16.Larangan pemanfaatan program/kegiatan di daerah untuk kegiatan kampanye petahana (Pasal 71 ayat (3));

17.Gugatan perselisihan hasil Pilkada ke Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung hanya dapat diajukan apabila mempengaruhi hasil penetapan perolehan suara oleh KPU secara signifikan (Pasal 156 ayat (2).
Ini 17 Point Isi Perpu Pilkada SBY tentang Pemilihan Kepala daerah Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown